Dewan Perwakilan Daerah


A. Latar Belakang DPD

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Inhdonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI dimulai ketika perubahan ketiga UUD Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.
Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR Riselain memperhatikan tuntutan politik  dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang nersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.
Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat ddari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan di antaranya juga memberikan indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

B.  Fungsi DPD

*      Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
*      Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu




C. Tugas, Wewenang, dan Hak DPD

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 128 orang. Masa jabatan anggota DPD adalh 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Tugas dan wewenag DPD antara lain :
*      Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya ekonomi (SDE) lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah. DPR kemudian mengundang DPDuntuk membahas RUU tersebut.
*      Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
*      Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
*      Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan sumber daya ekonomi (SDE) lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
*      Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

Anggota DPD juga mempunyai hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
Sesuai dengan konstitusi, format re-presentasi DPR-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana :
+      Fungsi legislasi
Tugas dan wewenang :
-      Dapat mengajukan RUU kepada DPR
-      Ikut membahas RUU
Bidang terkait     : otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah
+        Fungsi pertimbangan
Tugas dan wewenang :
-       Memberikan pertimbangan kepada DPR
Bidang terkait     : RUU APBN; RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Pemilihan anggota BPK


+        Fungsi pengawasan
Tugas dan wewenang :
-          Dapat melakukan pengawasn atas pelaksanaan UU dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR debagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
-          Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan Negara yang dilakukan BPK
Bidang terkait     : otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan APBN; pajak, pendidikan, dan agama

D. Hak dan Kewajiban DPD

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 50 UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.

Hak :
>      Menyampaikan usul dan pendapat
>      Memilih dan dipilih
>      Membela diri
>      Imunitas
>      Protokoler
>      Keuangan dan administrative

Kewajiban :
>        Mengamalkan Pancasila
>        Melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
>        Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
>        Mempertahankan dan memelihara kerukuna nasional dan keutuhan NKRI
>        Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
>        Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah
>        Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
>        Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya
>        Menaati kode etik dan Tata Tertib DPD
>        Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislative Anggota DPR-RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat ‘otoritatf’ atau mandate rakyat kepada Anggota; di samping itu cirri sifat ikatan atau ‘binding’ yaitu cirri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD-RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah.

E. Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas : Pimpinan, Panitia Ad Hoc (I-IV), Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang UU, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan, dan Panitia Kelompok DPD di MPR
D        Pimpinan
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Selain bertugas memimpin siding, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD saat ini adalah Ginandjar Kartasasmita. Ketua pimpinan DPD saat ini Dr. Laode Ida Provinsi Sulawesi Tenggara dan H. Irman Gusman S. E.,MBA. Provinsi Sumatra Barat.
D        Sekretariat Jenderal
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretariat Jenderal DPD dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.
D        Anggota
Kekebalan Hukum
Anggota DPD tidak dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi ysng telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia Negara.

F.  Visi dan Misi

Visi
Rumusan visi suatu organisasi atau lembaga pada dasarnya adalah pernyataan cita-cita yang hendak dicapai atau dituju oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Secara normative, rumusan visi tersebut menjadi pedoman dasar semua arah kebijakan, keputusan, dan tindakan yang akan dilakukan. Karena itu, visi juga merupakan pernyataan pikiran dan kehendak untuk berubah dari keadaan yang ada saat ini (das sein) ke suatu keadaan yang diinginkan (das sollen).
Lembaga DPD RI saat ini masih terbentur pada satu masalah utama, yakni keneradaannya yang nisbi dan ‘serba tanggung’ sebagai suatu lembaga legislative. Gagasan dasar pembentukan sebagai suatu lembaga pengimbang (check and balance) kekuasaan, baik di lingkungan lembaga legislative sendiri (DPR dan MPR RI) maupun di lembaga-lembaga eksekutif (pemerintah), belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan efektif.
Beberapa penyebab utama yang dapat diidentifikasi, setidaknya sampai saat ini, yakni :
F      Keberadaannya sebagai suatu lembaga baru belum menemukan format kerja dan struktur kelembagaan yang memadai
F      Sebagian besar anggotanya adalah orang-orang baru dalam dunia politik yang belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik-praktik system politik Indonesia selama ini
F      Batasan fungsi dan kewenangan yang ada belum memiliki kekuatan penuh dalam proses legislasi
Berdasarkan masalah pokok dan mendasar itulah, rumusan visi DPD RI yang disepakati pada Lokakarya Perencanaan Strategis DPD RI, 30 Agustus-1 September 2005 adalah : “ Terwujudnya DPD RI  sebagai lembaga legislative yang kuat, setara dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan dalam wadah NKRI.

Misi
Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi DPD RI masa bakti 2004-2009, disepakati sebagai berikut :
F    Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat  dalam rangka memperkukuh keutuhan NKRI secara berkesinambungan
F    Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah
F    Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislative dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU, terutama yang menyangkut kepentingan daerah
F    Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui amandemen UUD Negara RI 1945

Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di daerah dan di pusat.

Leave a Reply

Powered by Blogger.