Relevansi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dengan Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Sanitari Fitosanitari dan Perdagangan Internasional



Pendahuluan

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi ekonomi yang memaksa petani sebagai produsen utama produk-produk pertanian secara langsung dan tidak langsung memasuki persaingan dengan banyak produsen lain ditingkat global. Produk-produk pertanian tidak hanya bersaing dengan produk-produk pertanian luar negeri di pasar global tetapi juga di pasar domestik. Dalam pasar global terbuka suatu negara tidak boleh mengenakan proteksi dan hambatan tarip terhadap komoditi yang masuk kewilayahnya. Dalam kondisi demikian persaingan menjadi semakin sengit dan ketat, produsen kuat bersaing dengan produsen lemah, akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin termarginalkan. Keadaan demikian yang sekarang sedang terjadi dengan produk-produk pertanian khususnya produk pangan buah-buahan dan sayuran. Indonesia
Berbagai persetujuan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional produk-produk pertanian seperti HACCP, SPS (Sanitary and Phytosanitary) dan TBT (Technical Barrier to Trade) yang memungkinkan diterapkannya hambatan non tarip dalam perdagangan internasional mulai diterapkan. Karena ketidak-siapan kita menghadapi penerapan persetujuan internasional dampaknya mulai kita rasakan saat ini. Pasar Indonesia semakin dibanjiri produk pertanian segar impor sementara produk pertanian kita sulit memasuki pasar di negara-negara lain yang telah lama mempersiapkan infrastruktur yag memadai.
Globalisasi ekonomi kelihatannya tidak dapat dihalang-halangi atau dihambat apalagi Indonesia telah meratifikasi kesepakatan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO, juga persetujuan atau konvensi internasional lainnya sebagai konsekuensi Indonesia yang menjadi anggota WTO dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kita seharusnya menghadapi keadaan tersebut dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan, teknologi, sumberdaya manusia dan sumber dana sehingga globalisasi ekonomi dapat kita manfaatkan sebagai peluang terbuka untuk menumbuhkan perekonomian bangsa dan rakyat. Kemampuan dan daya saing nasional dalam memasuki era globalisasi ekonomi perlu ditingkatkan. Dengan koordinasi yang efektif dan efisien oleh Pemerintah semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk petani harus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing untuk menghasilkan produk pertanian yang mampu memenuhi berbagai persyaratan teknis yang diminta oleh konsumen global.
Banyak standar, pedoman dan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi internasional yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang erat kaitannya dengan kegiatan perlindungan tanaman atau pengendalian hama (termasuk penyakit dan gulma tanaman). Peraturan tentang karantina tumbuhan dan Batas Maksimum Residu Pestisida dapat diambil sebagai contoh. Dewasa ini berbagai persyaratan dan standar teknis telah diminta oleh konsumen yang harus dilaksanakan oleh petani bila kita ingin agar produk pertanian Indonesia diterima di pasar global. Agar petani dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan domestik perlu dilakukan perubahan dan perbaikan dalam praktek perlindungan tanaman yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
Makalah ini secara garis besar menguraikan praktek perlindungan tanaman yang mempengaruhi kualitas dan daya saing produk pertanian kita, persetujuan SPS, TBT, Karantina, BMRP, HACCP, kebijakan PHT, serta beberapa saran kebijakan perlindungan tanaman yang dapat meningkatkan daya saing produk pertanian kita. Produk pertanian
dalam hal ini dibatasi pada produk pertanian segar.

Identifikasi Permasalahan

Berbagai klaim terhadap produk ekspor pertanian Indonesia di banyak negara sudah sering terjadi. Di dalam negeri hal ini tentu saja menimbulkan kerugian besar baik bagi negara, eksportir maupun petani. Sebagai contoh dikenakannya penahanan otomatis (automatic detention) oleh USA terhadap ekspor biji kakao dari Indonesia . Sayuran hasil produksi petani Sumatera Utara ditolak pasar Singapura karena mengandung residu pestisida yang melebihi MRLs (Maximum Residue Limits) yang berlaku di negara tersebut. Buah-buahan Indonesia pernah ditolak memasuki Taiwan karena dikhawatirkan mengandung serangan hama lalat buah. Masih banyak contoh kasus yang sejenis itu, yang menunjukkan sulitnya produk-porduk pertanian memasuki pasar global. Banyak klaim penolakan produk ekspor pertanian Indonesia akibat tidak memenuhi syarat SPS terutama karena adanya serangga, jamur, kotoran serta residu pestisida.
Kasus penolakan produk pertanian Indonesia di pasar luar negeri disebabkan karena kualitas produk pertanian yang diekspor belum dapat memenuhi syarat yang diinginkan oleh negara tujuan ekspor dan standar internasional yang telah ditetapkan bersama oleh negara-negara sedunia yang tergabung dalam WTO. Dengan kemampuan teknologi dan SDM yang dimiliki oleh sebagian besar petani tanaman pangan dan hortikultura di Indonesia kelihatannya sangat sulit memenuhi sayarat yang diminta oleh sistem perdagangan internasional produk pertanian yang berlaku saat ini termasuk dalam melakukan tindakan pengendalian hama .
Dari survai yang dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh PSA Departemen Pertanian dilaporkan bahwa beberapa komoditas buah (jeruk, jambu biji, semangka, mangga, apel, anggur, strawberry) dan komoditas sayuran (kangkung, bawang merah, cabai, tomat,sawi, wortel, brokoli, paprika, kentang, mentimun, kubis) penggunaan pestisida oleh petani sangat intensif dan cenderung melebihi dosis terutama apabila tingkat serangan hama dan penyakit sangat tinggi. Praktek pengendalian hama demikian akan meninggalkan residu pestisida yang besar kemungkinannya melebihi batas MRLs yang berlaku di negara tujuan ekspor.
Karena kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan petani terbatas, mereka kurang memperhatikan dan melaksanakan perlakuan perlindungan pasca panen terutama selama masa penyimpanan dan pengangkutan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas hasil seperti terikutnya sisa-sisa serangga, bekas serangan penyakit, kandungan mikroba berbahaya. Di samping itu seringkali produk ekspor pertanian kita secara sengaja dimasuki kotoran (filthy) atau benda-benda ikutan yang tentu saja sangat menurunkan kualitas dan daya saing produk serta meningkatkan risiko ditolak di pasar global terkena peraturan karantina di negara pengimpor. Masih banyak kasus dan alasan teknis penolakan terhadap produk pertanian kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita belum melakukan sosialisasi atau pemasyarakatan pada semua stakeholders mengenai berbagai aspek perdagangan global produk-produk pertanian yang semakin menyulitkan Indonesia dalam memasarkan produk-produk pertanian di pasar global. .

Perubahan Nilai Konsumen Global

Dewasa ini di tingkat global telah terjadi perubahan nilai dan konsep pada konsumen terhadap produk-produk pertanian yang mereka konsumsikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan sikap mereka dalam membeli suatu produk agrisbisnis. Meningkatnya kesadaran konsumen akan kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan nutrisi produk-produk yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Keamanan pangan menjadi kunci yang menentukan kualitas produk pangan.
Meningkatnya kesadaran konsumen akan produk pertanian yang aman bagi kesehatan dan kebugaran, aman bagi keselamatan dan kesehatan kerja, aman bagi kualitas dan kelestarian lingkungan hidup mendorong dikembangkannya berbagai persyaratan teknis bahwa produk harus dihasilkan dengan teknologi yang akrab lingkungan. Penilaian terhadap aspek keselamatan kerja, kesehatan konsumen dan kualitas Lingkungan dilakukan pada keseluruhan proses agribisnis dari hulu sampai hilir (pemasaran). Konsumen “ hijau “ mendesak WTO agar perubahan sikap perilaku dan permintaan akan kualitas produk-produk pertanian diintegrasikan dalam kebijakan perdagangan internasional produk-produk pertanian. Permintaan dan desakan konsumen kemudian ditampung dan diperhatikan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO).

Persetujuan WTO tentang Pertanian

Kita ketahui bahwa perundingan perdagangan multilateral atau sering dikenal sebagai Putaran Uruguay dimulai sejak tahun 1986 dan berakhir dengan deklarasi para Menteri pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. Salah satu bagian hasil kesepakatan Putaran Uruguay yang kemudian dikukuhkan dengan lahirnya WTO (World Trade Organization) pada 1 Januari 1995. Salah satu kesepakatan yang dikeluarkan oleh WTO adalah persetujuan bidang pertanian (Agreement on Agriculture) yang mengatur tentang perjanjian Sanitari (kesehatan) dan Fitosanitari (kesehatan tanaman) atau disingkat SPS. Perjanjian SPS bertujuan melindungi kehidupan manusia, hewan termasuk ikan dan tumbuhan di suatu negara (Hamzah, 2002).
SPS mengatur tentang hak dan kewajiban suatu negara melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dari cemaran; kontaminasi hama, penyakit, organisme pembawa dan penyebab penyakit, cemaran, zat aditif, racun atau organisme penyakit yang terbawa pada makanan, minuman, hewan, tumbuhan dan produk-produk yang berasal dari hewan dan tumbuhan.
Perjanjian SPS secara eksplisit memberikan kedaulatan dan hak pada negara anggota mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan sepanjang didasarkan pada alasan ilmiah, dan tidak melakukan kebijakan diskriminasi terhadap negara eksportir. Ketentuan SPS harus didasarkan pada alasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan suatu proses analisis risiko berdasarkan pedoman yang ditetapkan FAO. Demikian juga pemerintah dapat menentukan tingkat keamanan pangan, perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan didalam negaranya. Perjanjian SPS secara sungguh-sungguh mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi ketentuan nasional di negaranya pada standar internasional yang dikembangkan oleh pemerintah negara anggota WTO bersama organisasi-organisasi internasional lainnya.
Organisasi internasional di bawah PBB yang menetapkan standar, pedoman dan rekomendasi internasional untuk keamanan pangan (food safety) adalah FAO/WHO yang sejak tahun 1960an membentuk Codex Alimentarius Comission (CAC), untuk kesehatan hewan dan zoonosis adalah IOE (the International Office of Epizootic). Sedangkan organisasi internasional yang mengatur kesehatan tumbuhan adalah FAO dan Sekretariat the International Plant Protection Convention (IPPC). Semua standar pedoman dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi tersebut didukung oleh WTO yang menganjurkan anggota-anggotanya untuk melaksanakan di dalam negaranya masing-masing.

Pengendalian Impor Produk Makanan

Banyak negara memilih menggunakan aturan teknis yang disepakati WTO sebagai alat kebijaksanaan untuk mengendalikan impor produk makanan, minuman dan produk pertanian seperti TBT (Technical Barrier to Trade) dan SPS. Perjanjian SPS meliputi semua ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan dari risiko yang berasal dari pangan, perlindungan kesehatan manusia dari hewan atau tumbuhan yang membawa penyakit serta melindungi hewan dan tumbuhan dari hama atau penyakit. Ketentuan SPS bukan merupakan persyaratan teknis. Perjanjian TBT meliputi semua peraturan teknis standar dan prosedur yang diterapkan secara sukarela kecuali ketentuan sanitasi dan fitosanitasi yang didefinisikan oleh Perjanjian SPS. Namun ketentuan apapun yang dipilih sesuai dengan dasar kebijakan dan kesepakatan WTO harus didasarkan oleh alasan, fakta dan dukungan analisis ilmiah atau “scientific evidence” yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam persetujuan SPS Pasal 2, dinyatakan bahwa semua anggota mempunyai hak untuk mengambil tindakan-tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Semua anggota dapat memastikan bahwa suatu tindakan sanitari dan fitosanitari hanya dikenakan terhadap ketentuan yang diperlukan, untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak dipertahankan tanpa bukti-bukti ilmiah yang memadai. Semua anggota senantiasa dapat memastikan, bahwa tindakan sanitari dan fitosanitari tidak secara sewenang-wenang dan tidak membedakan antara sesama anggota (deskriminasi) dalam suatu kondisi yang identik atau serupa termasuk antar wilayahnya sendiri dan anggota lainnya. Tindakan-tindakan SPS tidak boleh diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan suatu pembatasan atau restriksi terselubung yang diciptakan pada perdagangan internasional.
Setiap negara anggota harus didorong untuk mempergunakan standar-standar internasional, pedoman-pedoman dan rekomendasi yang ada. Namun, setiap anggota dapat menggunakan ketentuan yang lebih tinggi jika ada alasan ilmiah yang cukup kuat. Negara-negara tersebut juga dapat menyusun standar-standar yang lebih tinggi didasarkan pada penilaian risiko-risiko yang tepat sepanjang pendekatannya konsisten dan tidak sewenang-wenang.

Karantina Tumbuhan

Tujuan karantina tumbuhan adalah mencegah pemasukan dan penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Berbagai usaha dilakukan melalui peraturan-peraturan karantina baik secara nasional maupun internasional. Berbagai perjanjian bilateral, multilteral, konvensi dan kerjasama regional dilakukan guna mencegah penyebaran jenis OPT yang selama ini dianggap potensial merugikan tanaman pertanian atau tanaman lainnya.
Dalam kerangka Perjanjian SPS untuk melindungi kehidupan tumbuhan di suatu negara dari risiko masuknya hama dan penyakit yang berpotensi menetap atau menyebar secara cepat. Karantina merupakan bagian integral program ketahanan pangan dari aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme pengganggu (Hamzah, 2002). Karantina mencegah pada lini pertama (first line of defense) dari ancaman masuknya OPT asing yang dapat terbawa pada komoditas pertanian, orang, dan barang.
Pada kenyataannya masih terdapat jenis-jenis OPT berbahaya tertentu yang belum terdapat di wilayah Indonesia atau kalau sudah ada penyebarannya terbatas pada era tertentu. Banyak pengalaman kita beberapa kali “kebobolan” kemasukan jenis-jenis hama penyakit baru yang sangat merugikan ekonomi petani dan negara karena peraturan perkarantinaan tidak diikuti dan diterapkan secara konsekuen. Peranan karantina kecuali melindungi tumbuhan dan hewan juga berusaha untuk menjaga mutu melalui sertifikasi karantina.
Setiap tumbuhan dan bagian-bagiannya yang dilalu-lintaskan antar negara selalu mempunyai risiko sebagai pembawa OPTK yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI atau yang dilalulintaskan antar area di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina meliputi; pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.
Pelaksaaan karantina tumbuhan di Indonesia telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai yaitu UURI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Isi peraturan perundang-undangan tentang karantina sudah diharmonisasikan dengan ketentuan dan persetujuan internasional yang ditetapkan melalui persidangan Konvensi Internasional Perlindungan Tumbuhan atau IPPC. Dalam ketentuan UU No. 16/1992 diatur persyaratan pemasukan (impor) dan pengeluaran (ekspor) yang cukup ketat yaitu keharusan adanya Surat Kesehatan Tanaman (Phytosanitary Certificate) dan Surat Kesehatan Hewan (Animal Health Certificate) dari negara asal/tujuan menyertai komoditas yang dilalulintaskan. Importir atau eksportir berkewajiban melaporkan tentang tibanya suatu komoditas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina sebelum dikeluarkan dari daerah pabean.

Batas Maksimum Residu Pestisida

Pada era perdagangan bebas globalisasi saat ini, Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida sudah merupakan salah satu instrumen hambatan non tarif yang dimanfaatkan oleh banyak negara untuk memperlancar ekspor produk-produk pertanian dan menghambat impor produk-produk pertanian yang sama. Suatu negara akan berusaha untuk semakin menurunkan nilai Batas Maksimum Residu sehingga menyulitkan negara lain untuk memasukkan produk-produk pertaniannya ke negara tersebut. Sebaliknya suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan Batas Maksimum Residu dengan menggunakan analisis dan argumentasi ilmiah. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan ketentuan Perjanjian SPS.
Komisi Codex khusus tentang residu pestisida atau CCPR (Codex Committee on Pesticide Residue) telah menetapkan prosedur ilmiah untuk memperoleh BMRP yang sesuai dengan kondisi setiap negara. Prosedur ilmiah dan hasil kajian negara yang mengusulkan revisi BMRP dibahas dalam pertemuan tahunan CCPR yang diselenggarakan di negara Belanda. Tanpa menguasai dan mendalami prosedur-prosedur Codex, sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat ikut mengubah ketetapan Batas Maksimum Residu menurut Codex maupun Batas Maksimum Residu di negara-negaranya masing-masing.
Saat ini, Indonesia telah mempunyai ketetapan BMR Pestisida pada Hasil Pertanian yang dikeluarkan melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.27/8/96. Rincian BMRP pada hasil pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan baik yang dapat dikonsumsi maupun tidak langsung dikonsumsi dapat dilihat pada Lampiran SKB tersebut. SKB menyatakan bahwa hasil pertanian yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri tidak boleh mengandung residu pestisida melebihi BMR yang ditetapkan. Sedangkan hasil pertanian yang dimasukkan dari luar negeri yang mengandung residu pestisida melebihi BMR harus ditolak. Nilai BMR untuk setiap kombinasi komoditi dan jenis pestisida yang tertung dalam SKB tersebut diadopsi dari Hasil Keputusan CCPR pada tahun 1996.
Sayangnya sampai tahun 2004, SKB tersebut di lapangan belum efektif karena masih banyak infrastruktur dan SDM yang belum siap melaksanakan ketentuan BMR tersebut. Upaya pemerintah sekarang adalah merevisi ketetapan BMRP tersebut sesuai dengan keputusan CCPR tahun 2002. Ketetapan BMRP pada produk-produk pertanian yang baru akan diSNI-kan. Konsekuensi dari penerapan BMRP bahwa setiap produk pertanian yang diekspor maupun diimpor harus disertai dengan sertifikat dari suatu laboratorium terakreditasi. Sertifikat tersebut menyatakan berapa besar kandungan residu pestisida yang ada dalam produk yang dipasarkan.
Pada saat ini Indonesia sudah mulai menghadapi hambatan perdagangan non tarif antara lain dalam bentuk Batas Maksimum Residu Pestisida sehingga menyulitkan produk-produk pertanian Indonesia memasuki pasar global. Disamping itu, karena mekanisme pengawasan dan pemeriksaan ketetapan Batas Maksimum Residu di Indonesia belum berjalan, memungkinkan mengalirnya produk-produk pertanian terutama buah-buahan dan sayuran impor yang terjadi pada dewasa ini.

Sistem Pengelolaan Keamanan Pangan

Codex Alimentarius Commission atau sering disebut Komisi Kodeks merupakan komisi yang dibentuk oleh WHO dan FAO yang menentukan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan kandungan bahan aditif pada makanan, residu pestisida, obat-obatan veteriner, kontaminan, dan zat lain-lain dalam makanan, metode analisis, pengambilan contoh, kode dan praktek kesehatan.
Program Keamanan Pangan (Food Safety) adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pengolahan pangan untuk menjamin agar makanan yang dihasilkan bebas dari bahaya-bahaya fisik, kimia, dan biologi yang dapat berakibat buruk atau mengganggu konsumen. Rantai proses pengolahan pangan berjalan sepanjang daur agribisnis dimulai sejak dari budidaya tanaman, penyiapan dan penanganan pangan, pengolahan pangan, penyajian, distribusi sampai dengan penanganan dan penggunaan oleh konsumen. Pada setiap mata rantai tersebut ada kemungkinan timbulnya risiko baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologi yang dapat membahayakan konsumen.
Sistem pengelolaan keamanan pangan yang sudah diakui dan diterapkan secara internasional adalah sistem HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point) yang menekankan pada pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhi BAHAN, PRODUK, dan PROSES. Sistem ini bersifat proaktif, ilmiah, rasional, dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang mungkin timbul selama rangkaian proses pengolahan makanan. Sistem keamanan pangan model HACCP dikembangkan di USA pada awal dekade 1960an saat ini telah diakui dan diterapkan secara internasional. UN WHO/FAO Codex Alimentarius Commission (CAC) telah mengadopsinya pada tahun 1997 sebagai dokumen standar dengan judul HACCP System and Guidelines for its Application.
Di Indonesia sistem ini diadopsi menjadi SNI 01-4852-1998: Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta Pedoman Penerapannya. SNI tersebut dilengkapi dengan Pedoman BSN 1004-1999 Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP).
Dewasa ini semakin banyak negara pembeli produk pangan yang menuntut adanya penerapan sistem HACCP yang ditunjukkan dengan sertifikat HACCP sebagai jaminan keamanan produk yang dijual. Dengan sertifikat HACCP yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem keamanan pangan yang independen, pihak pembeli akan memperoleh jaminan penerapan sistem keamanan pangan yang konsisten dan bertanggungjawab. Dengan perolehan sertifikat, industri akan mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi, memperluas peluang pemasaran, dan meningkatkan citra produksinya. Keuntungan lain adalah berkurangnya atau tidak terjadinya penolakan produk, serta memberikan jaminan kepercayaan pembeli terhadap produk industri.
Menurut SNI 01-4852-1998 Sistem HACCP terdiri dari 7 prinsip yaitu:
1. Melaksanakan analisis bahaya
2. Menentukan Titik Kendali Kritis (CCPs)
3. Menetapkan batas kritis
4. Menetapkan sistem untuk memantau pengendalian TKK (CCPs)
5. Menetapkan tindakan perbaikan untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kendali kritis tertentu tidak terkendali
6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif
7. Menetapkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem HACCP dan penerapannya.

Pengendalian Hama Terpadu

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau Integrated Pest Management (IPM) sebagai suatu konsep, paradigma dan teknologi pengelolaan hama secara global dan nasional telah diakui sebagai teknologi pengendalian hama yang akrab lingkungan, efektif, efisien dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam setiap standar GAP (Good Agriculture Practice) dan Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) seperti yang ditetapkan oleh FAO, WHO, UNEP dan juga Euregap, PHT selalu dimasukkan sebagai suatu rekomendasi dan standar wajib yang harus dilaksanakan oleh para produsen pertanian termasuk petani di Indonesia .
PHT sangat hati-hati dalam penggunaan pestisida kimia. PHT membatasi penggunaan pestisida berbahaya pada kegiatan-kegiatan on farm maupun off farm sehingga tidak meninggalkan kadar residu melampaui konsentrasi BMR yang telah ditetapkan. PHT lebih memanfaatkan pengendalian hama secara hayati dengan menggunakan musuh alami seperti predator, parasitoid dan patogen serangga. PHT menerapkan teknologi “budidaya tanaman sehat” yang membuat tanaman sehat, produktif, dan relatif tahan terhadap serangan hama sehingga tidak memerlukan intervensi pestisida kimia. Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan subsistem Pertanian Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan yang dapat memenuhi standar konsumen yang menhendaki produk pertanian yang berkualitas tinggi, aman bagi kesehatan dan akrab lingkungan.
Pemerintah telah menetapkan PHT sebagai dasar kebijakan perlindungan tanaman melalui UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. PHT di Indonesia sudah diterapkan sampai ke petani dan kelompok tani khususnya melalui kegiatan pelatihan petugas lapangan dan pemerintah dalam bentuk Sekolah Lapangan PHT (SLPHT). Sejak tahun 1989 sampai tahun 2004 ini SLPHT telah dilaksanakan untuk komoditi tanaman pangan, sayuran dataran rendah, sayuran dataran tinggi dan perkebunan rakyat. Lebih dari satu juta petani telah mengikuti SLPHT. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan secara ilmiah dapat ditunjukkan bahwa petani yang telah mengikuti SLPHT mampu meningkatkan produksi dan kualitas hasil, menurunkan secara nyata penggunaan pestisida kimia serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola ekosistem pertaniannya secara terpadu.

Standardisasi dan Sertifikasi

Mutu produk pertanian merupakan masalah utama yang kita hadapi oleh Indonesia dalam memasarkan produk pertanian di pasar domestik dan pasar luar negeri. Mutu produk kita belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh kesepakatan internasional dan permintaan konsumen global. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebenar-sebenarnya (Setjen Deptan, 2002).
Dasar hukum sistem standardisasi produk pertanian nasional adalah SK Menteri Pertanian No. 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian. SK tersebut merumuskan mengenai perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan serta saksi. Saat ini Pusat Standardisasi dan Akreditasi (PSA) Departemen Pertanian sedang bekerja keras untuk memasyarakatkan Sistem Standardisasi Pertanian serta menyusun standar produk-produk pertanian yang sesuai dengan standar internasional. Banyak stakeholders terutama lembaga pemerintah pusat dan daerah, petani dan masyarakat yang belum menyadari posisi dan peran strategis standardisasi, sertifikasi, pelabelan dan sertifikasi produk dalam meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi.
Penutup dan Kesimpulan

Masalah mutu dan keamanan pangan produk pertanian segar dan produk pertanian pada umumnya belum menjadi perhatian utama dari hampir seluruh pelaku yang terkait dengan mata rantai produk produk segar. Masalah keamanan pangan seharusnya menjadi salah satu isu yang harus diangkat untuk membendung membanjirnya produk pertanian segar dari luar negeri ke Indonesia .
Masalah keamanan pangan terutama produk-produk pertanian segar belum banyak dipahami masyarakat dan lembaga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kemanan produk pangan tersebut. Mutu produk tidak hanya dilihat dari kenampakan luar (bersih atau kotor) tetapi harus diperhatikan juga aspek kesehatan, misal: kandungan mikroba patogen atau kandungan residu pestisida.
Sampai saat ini belum ada satu lembaga pemerintah yang merasa memiliki tanggungjawab dan wewenang melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan dari produk pertanian segar khususnya buah dan sayuran, baik produk segar domestik maupun impor. Saat ini buah dan sayuran segar sampai konsumen belum melalui pengawasan dan jaminan keamanan pangannya. Aturan birokrasi dan pendekatan sektoral yang semakin ketat di jajaran Pemerintah semakin menyulitkan implementasi sistem pengelolaan keamanan pangan dan produk pertanian di Indonesia .
Meskipun kita telah mengadopsi banyak keputusan CAC tentang keamanan pangan seperti batas maksimum kandungan residu pestisida, tetapi karena kita belum mempunyai sistem dan jejaring pengawasan, pemeriksaan dan laboratorium penguji yang efektif, maka kita mengalami kesulitan dalam menerapkannya di lapangan.
Belum ada koordinasi efektif dan efisien antara lembaga-lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing nasional menghadapi era perdagangan bebas, khususnya Persetujuan SPS dan Keamanan Pangan.
Sebagian besar petani masih menerapkan pengendalian hama secara konvensional yang mengutamakan penggunaan pestisida kimia dan belum menrapkan PHT secara menyeluruh. Akibatnya produk pertanian yang dihasilkan serng belum dapat memenuhi standar BMRP di suatu negara. Standar dan sistem sertifikasi untuk produk-produk PHT perlu ditetapkan agar secara ekonomis dapat mendorong petani untuk menerapkan dan mengembangkan PHT.
Keberhasilan kita dalam meningkatkan daya saing di pasar global sangat ditentukan oleh hasil kegiatan pengkajian, argumentasi dan penelitian ilmiah yang berkesinambungan, terpadu lintas disiplin, dinamis dan selalu mendukung kepentingan nasional. Koordinasi kegiatan penelitian untuk yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional belum ada. Perhatian dari pengelola lembaga-lembaga penelitian termasuk universitas dan para peneliti masih sangat sedikit.

Leave a Reply

Powered by Blogger.